BUMN Harus Lakukan Akselerasi Kesiapan Pemindahan IKN

18-04-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim,  Kamis (15/4/2021). Foto: Eko/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dibutuhkan konsolidasi secara koprehensif dengan berbagai intitusi dan kalangan. Terlebih lagi bagi BUMN, menurutnya perusahaan milih negara ini harus melakukan akselerasi kesiapan pemindahan IKN ke Kaltim. Baik kesiapan infrastruktur dasar dan penunjang karus dibangun dengan baik dan serius.

 

“Oleh karena itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara baru ini bisa dilaksanakan, nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesipan itu. Jangan sampai hanya dibangun infrastruktur dasar, tetapi kemudian penunjangnya tidak ada," tandas Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim,  Kamis (15/4/2021).

 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, untuk pembangunan IKN baru, perlu konsolidasi yang luas dengan berbagai instrumen, institusi yang ada harus saling mendukung untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan kota. Hero sapaan akrab Herman Khaeron tidak mengharapkan adanya celah fasilitas yang tidak siap.

 

"Bagaimana nanti susah komunikasi, listriknya byarpet misalkan, kemudian BBM-nya langka belum memadai ini kan juga persoalan-persoalan yang harus betul-betul dibicarakan dikonsolidasikan menjadi kebutuhan terhadap pendirian Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur," papar Hero.

 

Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju. Di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan pubik memadai bagi warga masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...